JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) karena nilai tukar rupiah terus melemah hingga mencapai Rp16.400 per dolar Amerika Serikat (AS).
Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto.
“Saya bersama dengan Gubernur BI, Ketua DK OJK, dan Ketua DK LPS di forum KSSK menyampaikan kepada bapak presiden mengenai berbagai perkembangan terbaru di pasar serta pembahasan APBN dengan DPR,” ujar Sri Mulyani usai pertemuan selama 1,5 jam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya relatif kuat dibandingkan negara lain, dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi terkendali, dan defisit transaksi berjalan yang aman.
Namun, rupiah tetap tertekan oleh sentimen global dan domestik. Dari sisi global, ketidakpastian kebijakan suku bunga AS dan ketegangan geopolitik menjadi faktor utama.
“Kami memantau bagaimana meminimalkan dampak negatif dari kemungkinan penurunan suku bunga AS dan perkembangan di Eropa. Kami juga melihat pergerakan nilai tukar dan yield,” tambahnya.
Di dalam negeri, ada kekhawatiran investor tentang kesinambungan fiskal. Sri Mulyani menegaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dilakukan dengan hati-hati, terutama dalam hal utang.
“APBN 2024 yang sedang berjalan akan kami kelola dengan hati-hati. Ada beberapa variabel yang bergerak seperti kurs, harga minyak, serta nilai yield SBN yang pasti mempengaruhi postur anggaran dan ini sudah kami monitor dari sisi implikasi pembiayaan,” jelas Sri Mulyani.
Untuk tahun 2025, yang akan dijalankan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, defisit APBN diperkirakan berada di kisaran 2,21-2,8%.
“Ini memberi rentang yang lebih lebar, memungkinkan kita untuk tetap menjaga fiskal yang hati-hati dan berkelanjutan, serta mengakomodasi program pemerintahan baru pada 2025,” tutupnya. (*)
Sumber: CNBC Indonesia
