BANDA ACEH – Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh yang baru, Safrina Salim, SKM, M.Kes, di Meuligoe Gubernur Aceh, Senin, (11/9/2023).
Pengukuhan tersebut juga dihadiri Kepala BKKBN Republik Indonesia Dr (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dan sejumlah pejabat di lingkungan Perwakilan BKKBN Aceh. Selain itu, hadir juga sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.
Safrina sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bina Kesehatan Reproduksi BKKBN RI. Ia dilantik Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo, pada 1 September 2023 lalu menggantikan Drs Sahidal Kastri, yang memutuskan pensiun dini.
Usai pengukuhan, Achmad Marzuki menyampaikan harapannya kepada Kepala BKKBN Aceh yang baru. Penjabat Gubernur Aceh itu berharap upaya penurunan stunting dan pola hidup sehat dapat terus ditingkatkan di Aceh.
Pemerintah Aceh, kata Achmad Marzuki, siap berkolaborasi dan melibatkan BKKBN dalam berbagai upaya penurunan stunting. “Saya siap bantu ibu untuk sama-sama berjuang , kita diberi kesempatan untuk memajukan Aceh ini,” kata Achmad Marzuki.
Sementara itu, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, mengapresiasi kebijakan Pj Gubernur Aceh dalam penanganan stunting. Dimana seluruh perangkat kerja Pemerintah Aceh digerakkan untuk peduli terhadap upaya penurunan stunting.
“Kita punya bonus demografi dalam waktu 13 tahun lagi, Oleh sebab itu keluarga harus menjadi pondasi untuk membentuk anggota berkualitas,” kata Hasto.
Hasto mengatakan , seluruh pemangku kebijakan yang ada di Aceh dapat terus bergandengan tangan untuk melakukan upaya penurunan stunting. Ia berharap angka stunting di Aceh bisa terus ditekan turun sampai angka 14 persen.
Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim mengatakan, BKKBN Aceh bersama dinas-dinas terkait sudah membuat suatu pemahaman terkait program yang akan dilaksanakan. “Artinya kita menjadi satu tim kapan pun kita siap berdiskusi beraudiensi dan saling nanti bagaimana inplementasi langsung ke sasaran saya pikir begitu,” ujarnya.
Dikatakannya, dukungan Pj. Gubernur Aceh menjadi suatu kekuatan. “Dengan pak gubernur, kita ini menjadi satu tim. Pak gubernur meintruksikan nanti kita membuat surat edaran, karena anggaran-anggaran di pusat itu kan langsung turun ke kabupaten/kota,” katanya.
Kemudian, seperti di BKKBN itu ada anggaran yang namanya Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), lalu di dinas kesehatan itu ada anggaran Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) yang langsung di puskesmas. “Nah nanti ada kekuatan dari pak gubernur membuat suatu edaran bagaimana kita memonitor supaya mereka distribusi anggaran itu tepat sasaran,” katanya. (mel)