Perempuan Penyintas dan Kelompok Marginal di Aceh Ikuti Bimtek Kewirausahaan Berperspektif Gender

Daerah, headline68 Dilihat

BANDA ACEH – ASPPUK dan Flower Aceh menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) kewirausahaan berperspektif gender bagi 40 perempuan penyintas korban konflik dan kelompok marjinal lainnya. Bimtek digelar pada 12-14 Oktober 2023 di Ivory Cafe, Banda Aceh.

Kegiatan ini kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) serta Flower Aceh yang merupakan anggota ASPPUK di Aceh.

Bimtek ini bertujuan mendukung hak ekonomi kelompok rentan dan terpinggirkan serta mengembangkan bisnis ramah lingkungan yang responsif gender sebagai alternatif melawan ketidakadilan bisnis eksploitatif. Selain itu, juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi perempuan dan berkontribusi dalam pembangunan di Aceh.

Acara pembukaan bimtek dihadiri oleh beberapa pejabat terkait, seperti Koordinator Bidang Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DPPPA) Inayah, Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Oni Imelva, Staf Ahli dan Fasilitator ASPPUK Muhammad Firdaus, dan Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati

Dalam sambutan Plt. Kepala Dinas PPPA Aceh, Meutia Juliana, S.STP, M.Si yang diwakilkan oleh Inayah mengatakan bahwa pemerintah Aceh melalui DPPPA Aceh sangat mengapresiasi kegiatan Bintek kewirausahaan yang dilakukan oleh KPPPA, ASPPUK dan Flower Aceh.

Bimtek kewirausahaan ini dapat mendukung penguatan kapasitas bagi perempuan penyintas di Aceh, dan berkontribusi pada percepatan kesetaraan dan keadilan gender sesuai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi adalah prioritas utama pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi secara mandiri,” kata Inayah dalam sambutannya.

Sementara itu, Oni Imelva mengatakan bahwa KKR Aceh sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah Aceh untuk merekomendasikan pemenuhan hak-hak pelanggaran korban masa lalu juga sangat mengapresiasi kegiatan yang juga melibatkan perempuan penyintas konflik ini.

KKR Aceh bekerja di 17 kabupaten/kota di Aceh. KKR sudah mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu sebanyak 5.195 korban.

“KKR juga merekomendasikan program pemulihan yang terkait dengan kebutuhan korban hingga mampu menunjang kebutuhan hidup korban. Mayoritas korban butuh fasilitas modal usaha, dan pelatihan wirausaha ini sangat mendukung. Sehingga dapat meningkatkan kapasitas agar punya ide, inovasi dan meningkatkan taraf ekonomi,” ujar Oni.

Muhammad Firdaus menjelaskan bahwa ASPPUK merupakan jaringan kerja 44 lembaga swadaya masyarakat (LSM), termasuk Flower Aceh yang bergerak di bidang pemberdayaan dan penguatan ekonomi perempuan usaha kecil dan mikro.

ASPPUK tersebar di 20 provinsi di Indonesia dengan kegiatan utamanya peningkatan kapasitas melalui pelatihan pendampingan dan penguatan kelompok, riset dan advokasi kebijakan gender, mendorong kepemimpinan perempuan dalam bisnis, penguatan dan pengembangan lembaga keuangan, serta pengembangan jaringan pasar.

“Saat ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerjasama dengan ASPPUK melaksanakan bimtek kewirausahaan gender dan pendampingan bagi perempuan penyintas kekerasan dan kelompok rentan di 6 provinsi, yaitu Aceh, Bengkulu, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, dan Maluku. Di Aceh, Bintek dilaksanakan di Kota Banda Aceh dan Aceh Utara” tutur Firdaus.

Riswati yang juga sebagai Ketua Dewan Pengawas ASPPUK mengatakan pelatihan melalui kewirausahaan berbasis gender, mereka dapat memperoleh dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi.

Selama tiga hari peserta diberi pemahaman bagaimana berwirausaha melihat dari sudut pandang gender. Peserta mendapatkan penguatan perspektif gender, dilatih memetakan ide usaha, membuat analisis SWOT, strategi pemasaran. Peserta juga dilatih digital marketing seperti belajar desain logo atau produk, strategi pemasaran, hingga pencatatan keuangan sederhana dan leadership.

Salah satu contoh persoalan bisnis yang tidak berbasis gender ketidaksetaraan dalam kesempatan kerja dan gaji antara laki-laki dan perempuan, kemudian diskriminasi dalam perekrutan dan promosi karyawan berdasarkan jenis kelamin.

Misalnya, ketika perusahaan lebih cenderung memilih atau laki-laki daripada perempuan untuk posisi manajerial tertentu, meskipun kualifikasi dan pengalaman mereka sama. Selain itu kurangnya akses perempuan terkait modal dan sumber daya untuk mengembangkan bisnis mereka.

“Hal ini menciptakan ketidaksetaraan gender di tempat kerja dan menghambat peluang karier perempuan, tanpa mempertimbangkan potensi dan kemampuan mereka secara adil,” jelasnya.

Dengan meningkatkan kapasitas dan keterampilan di bidang ekonomi, mereka dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian diri serta keluarga.

Salah satu peserta bimtek, Lisnawati, mengungkapkan rasa senang dan terima kasihnya bisa mengikuti kegiatan ini. Ia berharap bisa menerapkan ilmu yang didapat untuk mengembangkan usahanya.

“Saya senang sekali bisa ikut bimtek ini. Belajar banyak hal baru tentang wirausaha. Saya berharap bisa menerapkan ilmu ini untuk mengembangkan usaha saya. Terima kasih kepada ASPPUK, Flower Aceh, KPPPA, yang sudah memberikan kesempatan ini kepada kami,” kata Lisna. (CR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *