Pascabencana Aceh, Jalan dan Jembatan Nasional Tuntas, Pembangunan Huntap Berlanjut

BANDA ACEH – Pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan nasional di Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor telah tuntas. Sementara itu, pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak masih terus berjalan secara bertahap.

Perkembangan tersebut disampaikan Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA, dalam Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).

Dalam pemaparannya, Safrizal menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan melalui dukungan pendanaan dan program lintas sektor. Upaya tersebut mencakup pembangunan kembali infrastruktur hingga pemulihan kehidupan masyarakat.

Menurutnya, sejumlah sektor telah menunjukkan perkembangan signifikan. Selain pemulihan jalan dan jembatan nasional yang telah tuntas, pembangunan hunian sementara (huntara) juga hampir seluruhnya rampung.

Adapun perbaikan infrastruktur daerah masih terus dilakukan, sedangkan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak dilaksanakan secara bertahap.

Tidak hanya menyangkut infrastruktur dan perumahan, program rehabilitasi dan rekonstruksi juga mencakup pemulihan fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, serta pasar rakyat.

Pemerintah turut memberikan perhatian terhadap sektor pertanian, kelautan, dan perikanan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat di sejumlah wilayah terdampak.

Safrizal menegaskan, koordinasi dan percepatan pelaksanaan program menjadi hal penting agar seluruh kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara optimal.

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf melalui Pj Sekda Aceh, Taufik, menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dalam proses pemulihan pascabencana.

Di antaranya pembangunan hunian tetap, pemulihan infrastruktur, rehabilitasi sektor pertanian dan perikanan, serta pemulihan aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

Pemerintah Aceh juga menekankan pentingnya pengawalan Rencana Induk PRRP Sumatera tahun 2027–2028 agar program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan daerah serta mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan Forkopimda, perguruan tinggi, serta sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah di Aceh.

Di antaranya Wali Kota Lhokseumawe, Bupati Aceh Singkil, Bupati Aceh Utara, Wakil Wali Kota Langsa, Wakil Bupati Pidie, Wakil Bupati Aceh Timur, Wakil Bupati Nagan Raya, serta Wakil Bupati Aceh Tenggara.

Melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat terdampak segera memperoleh kembali hunian, infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, dan sumber penghidupan yang layak. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *