JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan sejumlah langkah strategis yang disiapkan pemerintah guna meningkatkan produksi minyak nasional.
Salah satu langkah utamanya adalah mempercepat pengembangan proyek-proyek lapangan minyak yang telah mendapatkan persetujuan Plan of Development Pertama (POD-1).
“Kami sedang mendorong percepatan POD-POD yang terkait dengan sumur hasil eksplorasi. Sumur-sumur yang selama ini belum dikembangkan, kini kami percepat,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII pada Senin (2/12/2024).
Bahlil menargetkan lifting minyak pada 2025 akan melampaui 605 ribu barel per hari (bph). Target ini sejalan dengan rencana pengoperasian lapangan-lapangan minyak yang selama ini belum aktif.
Ia menyebut bahwa setidaknya terdapat 301 lapangan minyak yang telah selesai dieksplorasi. Dari jumlah tersebut, 50-60 proyek yang telah memperoleh persetujuan POD-1 akan diprioritaskan untuk segera dikembangkan.
“Saya sedang menghitung ulang, tapi target saya pada 2025 akan melampaui lifting APBN yang dipatok 605 ribu bph. Kami optimis hasilnya akan lebih tinggi,” kata Bahlil di Jakarta, seperti dikutip pada Kamis (28/11/2024).
Meski optimistis dengan target 2025, Bahlil mengakui bahwa target lifting tahun 2024 kemungkinan tidak akan tercapai sesuai rencana APBN. Hal ini disebabkan oleh waktu pembangunan fasilitas minyak yang cukup lama.
“Proses konstruksi minyak memakan waktu minimal satu tahun. Saya sedang memetakan situasi, dan dalam waktu dekat saya akan turun langsung ke lapangan serta berkoordinasi dengan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama). Dalam tiga bulan ini, fokus saya adalah memetakan tata kelola kerja di Kementerian,” jelasnya.
Selain itu, Bahlil menyampaikan pesan kepada Kepala SKK Migas yang baru, Djoko Siswanto, agar mempercepat pengembangan lapangan minyak oleh KKKS.
Ia menegaskan bahwa jika ada KKKS yang tidak memproduksi minyak meskipun telah menemukan cadangan, pemerintah tidak akan ragu untuk mengevaluasi izin mereka.
“Saya minta kepada Djoko Siswanto untuk tidak memperlambat proses KKKS. Jika KKKS sudah menemukan cadangan minyak tetapi tidak melakukan produksi, izin mereka akan kami evaluasi,” tegas Bahlil. (*)
Sumber: CNBC Indonesia