KOREA SELATAN – Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan (Korsel), Kim Yong-hyun, resmi ditahan oleh Kejaksaan Korea Selatan pada Minggu (8/12/2024).
Penahanan ini terkait dugaan keterlibatannya dalam deklarasi darurat militer yang dilakukan Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol.
Menurut laporan Yonhap, Kim sebelumnya telah mengajukan pengunduran diri pada Rabu (4/12), setelah dianggap sebagai aktor utama di balik deklarasi darurat militer yang terjadi pada Selasa (3/12).
Seorang pejabat militer senior, yang turut mendukung pemakzulan Yoon oleh pihak oposisi, mengungkapkan bahwa usulan tersebut awalnya diajukan oleh Kim kepada Presiden Yoon.
Presiden Yoon sendiri berhasil lolos dari pemungutan suara pemakzulan di parlemen pada Sabtu. Langkah pemakzulan tersebut diajukan menyusul keputusan Yoon yang sempat memberlakukan darurat militer dalam waktu singkat.
Namun, ketua partainya sendiri menyatakan bahwa Yoon seharusnya mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Tim investigasi kejaksaan mulai memeriksa Kim setelah ia secara sukarela mendatangi Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pada Minggu dini hari sekitar pukul 1.30 pagi waktu setempat (1630 GMT, Sabtu). Hingga kini, pihak kejaksaan belum memberikan keterangan tambahan terkait pemeriksaan tersebut.
Tiga partai oposisi minoritas telah melaporkan Yoon, Kim, dan Park An-su komandan darurat militer ke kejaksaan atas dugaan pengkhianatan. Sementara itu, Kim juga dikenakan larangan bepergian selama proses penyelidikan berlangsung.
Polisi nasional saat ini turut mengusut dugaan pengkhianatan yang melibatkan Presiden Yoon dan beberapa menteri terkait.
Kejadian ini bermula pada Selasa malam, ketika Yoon secara tiba-tiba memberikan wewenang darurat kepada militer untuk menghadapi apa yang ia sebut sebagai kelompok anti-negara dan lawan politik.
Namun, enam jam kemudian, Yoon mencabut keputusan tersebut setelah parlemen secara bulat menolak perintah darurat tersebut.
Deklarasi darurat militer ini telah membawa Korsel ekonomi terbesar keempat di Asia sekaligus sekutu militer utama Amerika Serikat ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade.
Situasi tersebut dikhawatirkan dapat merusak citra Korea Selatan sebagai negara yang selama ini dianggap sebagai contoh keberhasilan demokrasi. (*)
Sumber: CNBC Indonesia