MOSKOW – Presiden Rusia Vladimir Putin menentang keras gagasan pengiriman pasukan perdamaian oleh negara-negara Barat ke Ukraina. Sikap ini disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, pada Senin (30/12/2024).
Dalam wawancara yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia, Lavrov menyampaikan kepada kantor berita TASS bahwa Moskow menolak ide tersebut.
“Kami jelas tidak setuju dengan usulan yang diajukan oleh perwakilan presiden terpilih untuk menunda keanggotaan Ukraina di NATO selama 20 tahun dan mengirim pasukan penjaga perdamaian dari ‘kontingen Inggris dan Eropa’ ke Ukraina,” ujar Lavrov.
Sebelumnya, pihak Kremlin menegaskan bahwa “terlalu dini” untuk membahas soal pengerahan pasukan penjaga perdamaian di wilayah Ukraina.
Pembahasan mengenai kemungkinan penempatan pasukan asing untuk mendukung kesepakatan damai telah muncul di berbagai ibu kota negara Barat.
Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk bahkan sempat membicarakan topik ini dalam pertemuan mereka di Warsawa bulan ini.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih, Donald Trump, mengklaim dirinya mampu mencapai kesepakatan damai dalam waktu 24 jam.
Trump menyatakan akan memanfaatkan bantuan finansial dan militer bernilai miliaran dolar dari Washington kepada Kyiv sebagai alat negosiasi.
Meski demikian, Trump belum mengajukan rencana konkret. Beberapa anggota timnya telah mengusulkan opsi seperti pengerahan pasukan Eropa untuk mengawasi gencatan senjata di garis depan sejauh 1.000 kilometer dan penundaan lama terhadap aspirasi Ukraina untuk bergabung dengan NATO.
Hingga kini, baik Presiden Rusia maupun Ukraina menolak melakukan pembicaraan langsung. Di sisi lain, pandangan kedua negara sangat bertolak belakang terkait persyaratan untuk mencapai kesepakatan damai.
Putin menuntut Ukraina menarik pasukannya dari empat wilayah di Timur dan Selatan, yaitu Donetsk, Kherson, Lugansk, dan Zaporizhzhia, yang diklaim Rusia telah dianeksasi. Namun, Kyiv tegas menolak untuk menyerahkan wilayah tersebut sebagai bagian dari persyaratan damai. (*)
Sumber: CNBC Indonesia
