BEIJING – Fenomena decoupling dan friendshoring tengah menjadi perhatian utama, terutama bagi China yang merasa dirugikan oleh praktik-praktik ini. Decoupling merujuk pada upaya memisahkan atau mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global.
Akibatnya, negara-negara cenderung memperkuat sumber daya, produksi, atau distribusi secara lokal atau regional untuk mengurangi risiko gangguan pasokan dan merespons perubahan pasar.
Friendshoring mencerminkan kecenderungan beberapa negara untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara yang dianggap sebagai ancaman potensial atau pesaing.
Baru-baru ini, China mengajak negara-negara di dunia untuk menolak upaya decoupling. Ajakan ini terkait pemindahan pabrik-pabrik dari China oleh Barat.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Li Qiang di forum internasional pekan lalu, yang dilaporkan oleh beberapa media asing.
Saat ini, China bersitegang secara ekonomi dengan Amerika Serikat (AS) dan Eropa, salah satunya mengenai tarif impor kendaraan listrik dari Beijing.
“Kita harus berpikiran terbuka, bekerja sama erat, meninggalkan pembentukan blok, dan menentang decoupling,” kata Li Qiang, pemimpin tertinggi kedua di China yang ditugaskan oleh Presiden Xi Jinping untuk mengelola urusan ekonomi, seperti yang dikutip dari AFP.
Menurut Li, industri di China saat ini berkembang pesat berkat keunggulan komparatif yang unik. Ia mendesak adanya “stabilitas dan kelancaran operasi” rantai pasokan, serta “liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi”.
Kekhawatiran terhadap decoupling oleh negara-negara Barat dari China muncul setelah beberapa tahun terakhir terjadi bentrokan dalam sejumlah masalah seperti perdagangan dan teknologi.
Bulan lalu, misalnya, AS menaikkan tarif impor senilai $18 miliar dari China, menargetkan sektor-sektor strategis seperti kendaraan listrik, baterai, baja, dan mineral penting. Langkah ini diperingatkan oleh Beijing akan “sangat mempengaruhi hubungan antara kedua negara adidaya tersebut”.
China juga menghadapi pengawasan ketat dari Uni Eropa (UE), yang bersiap mengenakan tarif hingga 38% pada kendaraan listrik China mulai 4 Juli karena kekhawatiran atas persaingan tidak sehat yang disebabkan oleh subsidi besar dari negara.
Bea masuk tersebut akan bersifat sementara hingga bulan November dan kemudian akan diberlakukan secara penuh.
UE mengklaim bahwa “subsidi yang tidak adil” yang diberikan Beijing terhadap industri kendaraan listrik mengancam produsen kendaraan listrik di Eropa.
Alasan yang sama juga digunakan oleh AS untuk memberlakukan tarif tinggi pada impor mobil listrik dari China, dengan Washington menuduh Beijing berusaha “membanjiri” pasar Amerika dengan kendaraan listrik dan barang-barang lain yang disubsidi besar-besaran.
“Kendaraan listrik, baterai litium, dan panel surya China pertama-tama memenuhi permintaan domestik,” tegas Li lagi. “Kemudian juga memperkaya pasokan di pasar internasional, mengurangi tekanan inflasi global, dan memberikan kontribusi positif China terhadap respons global terhadap perubahan iklim,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kasan mengatakan Indonesia perlu menggali peluang perdagangan dari fenomena-fenomena yang diperkirakan akan terus berlanjut ini.
“Decoupling dan friendshoring muncul dalam konteks global yang penuh tantangan. Namun, perubahan pola perdagangan global tersebut dapat menawarkan sejumlah peluang untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” tuturnya. (*)
Sumber: CNBC Indonesia