JAKARTA – Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dikabarkan akan melakukan perubahan dalam skema penyaluran subsidi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik.
Skema baru ini diusulkan dengan mengalihkan subsidi tersebut menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008, Burhanuddin Abdullah. Ia mengungkapkan bahwa skema ini berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp150 – Rp200 triliun setiap tahunnya.
Burhanuddin menjelaskan bahwa skema subsidi energi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya tepat sasaran, karena lebih fokus pada komoditas daripada langsung menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebagai solusinya, menurut Burhanuddin, subsidi untuk masyarakat miskin sebaiknya diberikan langsung dalam bentuk bantuan tunai kepada individu atau keluarga yang berhak. Dengan pendekatan ini, potensi penghematan anggaran subsidi energi bisa mencapai Rp200 triliun.
“Dari perhitungan kami, subsidi dapat berkurang di kisaran Rp150 hingga Rp200 triliun, yang nantinya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih produktif,” ungkap Burhanuddin saat berbicara di acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, seperti dilansir pada Kamis (25/9/2024).
Lebih lanjut, Burhanuddin menyoroti bahwa subsidi energi yang mencapai Rp540 triliun pada 2023 tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Sebagai contoh, di Solo, Jawa Tengah, ia menemukan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah hanya bisa menikmati listrik untuk satu lampu rumah saja meski mendapat subsidi.
“Pekan lalu saya berada di Solo dan bertemu dengan pelanggan PLN dengan tarif terendah. Mereka membayar sekitar Rp30 ribu per bulan, namun hanya cukup untuk satu lampu,” tuturnya.
Burhanuddin juga mengungkapkan bahwa subsidi BBM dan LPG kurang dirasakan oleh masyarakat miskin karena mereka tidak memiliki kendaraan, serta penggunaan LPG bersubsidi hanya bermanfaat untuk jangka pendek.
“Masyarakat berpenghasilan rendah sebenarnya tidak merasakan subsidi BBM. Mereka tidak punya sepeda motor, dan penggunaan satu tabung LPG bersubsidi hanya cukup untuk dua minggu. Jadi, siapa sebenarnya yang menikmati subsidi tersebut?” tambahnya.
Oleh karena itu, Burhanuddin berpendapat bahwa alokasi subsidi energi seharusnya dialihkan ke sektor yang lebih produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita kurangi subsidi dan alokasikan untuk hal-hal yang lebih produktif. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan subsidi tersebut,” pungkasnya. ***