Pascabencana di Aceh, Jalan dan Jembatan Nasional Tuntas, Hunian Tetap Terus Dibangun

BANDA ACEH – Pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan nasional di Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor telah tuntas. Sementara itu, perbaikan infrastruktur daerah dan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak masih terus berjalan secara bertahap.

Perkembangan tersebut disampaikan Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA, dalam Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).

Safrizal menjelaskan, pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan di wilayah terdampak melalui dukungan pendanaan dan pelaksanaan program lintas sektor. Upaya tersebut mencakup pembangunan kembali infrastruktur hingga pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, sejumlah sektor telah menunjukkan perkembangan signifikan. Salah satunya pemulihan jalan dan jembatan nasional yang telah selesai, sedangkan perbaikan infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah masih terus dilakukan.

Selain itu, pembangunan hunian sementara (huntara) juga hampir seluruhnya rampung. Adapun pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal terus dilaksanakan secara bertahap.

“Pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan,” demikian pokok pemaparan Safrizal dalam rapat tersebut.

Program rehabilitasi dan rekonstruksi juga menyasar sejumlah fasilitas publik, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, dan pasar rakyat.

Tidak hanya itu, pemerintah turut memberikan perhatian terhadap pemulihan sektor pertanian, kelautan, dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat di sejumlah daerah terdampak bencana.

Safrizal menegaskan, koordinasi dan percepatan pelaksanaan program menjadi faktor penting agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara optimal.

Sementara itu, Pj Sekda Aceh, Taufik, yang membuka rapat tersebut mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf, menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dalam proses pemulihan pascabencana.

Di antaranya pembangunan hunian tetap, pemulihan infrastruktur daerah, rehabilitasi sektor pertanian dan perikanan, serta pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah Aceh juga meminta agar pelaksanaan Rencana Induk PRRP Sumatera tahun 2027–2028 dikawal secara maksimal, sehingga program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan daerah dan didukung anggaran yang memadai.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan Forkopimda, perguruan tinggi, serta sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kabupaten/kota di Aceh.

Di antaranya Wali Kota Lhokseumawe, Bupati Aceh Singkil, Bupati Aceh Utara, Wakil Wali Kota Langsa, Wakil Bupati Pidie, Wakil Bupati Aceh Timur, Wakil Bupati Nagan Raya, serta Wakil Bupati Aceh Tenggara.

Melalui koordinasi lintas pemerintahan tersebut, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sehingga seluruh kebutuhan masyarakat terdampak bencana dapat segera dipenuhi. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *