Pascabencana, Gubernur Aceh Minta Percepatan Pembangunan Hunian Tetap dan Pemulihan Ekonomi

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) meminta seluruh pihak memperkuat sinergi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh. Percepatan pembangunan hunian tetap, pemulihan infrastruktur, serta kebangkitan ekonomi masyarakat menjadi sejumlah prioritas yang harus segera dituntaskan.

Arahan tersebut disampaikan melalui Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, saat membuka Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).

Taufik hadir mewakili Gubernur Aceh sekaligus membacakan sambutan gubernur dalam kegiatan yang turut dihadiri Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA, serta sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penanganan bencana di Aceh.

Menurutnya, bencana banjir dan tanah longsor telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur, bencana juga mengganggu fasilitas pelayanan publik, aktivitas ekonomi, serta mata pencaharian warga.

Meski berbagai upaya penanganan telah menunjukkan perkembangan, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan secara bersama-sama.

Di antaranya pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak, pemulihan infrastruktur, rehabilitasi sektor pertanian dan perikanan, serta pemulihan aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

“Terlebih, terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah semakin menambah tantangan dalam proses pemulihan. Karena itu, diperlukan perhatian, komitmen, dan sinergi berkelanjutan dari seluruh pihak,” ujar Taufik membacakan sambutan gubernur.

Gubernur juga meminta agar pelaksanaan Rencana Induk PRRP Sumatera tahun 2027–2028 dikawal secara serius. Hal itu penting agar seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal, sesuai kebutuhan daerah, serta mampu mempercepat pemulihan kesejahteraan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan koordinasi yang kuat, berbagai persoalan di lapangan diharapkan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui langkah konkret dan terpadu, termasuk dukungan kebijakan serta anggaran yang memadai.

Selain persoalan pemulihan, Gubernur juga mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi pada akhir 2026 hingga awal 2027.

Pengalaman bencana sebelumnya, katanya, harus menjadi pembelajaran untuk memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, dan koordinasi lintas sektor.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Aceh berharap seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih terarah sehingga masyarakat terdampak bencana segera mendapatkan kembali tempat tinggal, fasilitas pelayanan, serta sumber penghidupan yang layak. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *