BANDA ACEH – Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Aceh, Sudarliadi, mendesak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teungku Abdullah Syafii Beureunuen, Kabupaten Pidie, agar segera mengeluarkan hasil visum korban dugaan penembakan yang terjadi di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh.
Peristiwa penembakan tersebut mengakibatkan seorang warga sipil bernama Abzalul Riza (20 tahun) meninggal dunia. Insiden yang terjadi saat kegiatan Maulid Nabi pada Rabu (4/11) itu juga menyebabkan 13 warga lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.
Menurut Sudarliadi, hasil visum merupakan salah satu bukti medis penting yang dapat membantu proses penyelidikan, khususnya dalam mengungkap penyebab luka yang dialami korban serta memberikan petunjuk bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab.
“Jangan sampai proses pengungkapan dugaan penembakan terhadap warga ini berlarut-larut. Hasil visum sangat penting sebagai bagian dari bukti medis untuk membantu penyidik mengungkap peristiwa tersebut secara terang,” tegas Sudarliadi.
Ia meminta pihak RSUD Teungku Abdullah Syafii Beureunuen segera memberikan keterangan resmi terkait hasil pemeriksaan medis korban kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, hasil visum tersebut dapat menjadi salah satu bahan penting bagi Kepolisian Daerah (Polda) Aceh dalam melakukan investigasi dan mendalami dugaan tindak pidana penembakan tersebut.
Lebih lanjut, Sudarliadi menegaskan bahwa apabila dalam proses penyelidikan terbukti dugaan penembakan terhadap warga sipil tersebut dilakukan oleh aparat, maka penanganan perkara harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Ia mendorong agar perkara tersebut diproses melalui peradilan umum, bukan peradilan militer, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Ini menyangkut dugaan kekerasan terhadap warga sipil yang diduga dilakukan oleh aparat. Korban adalah warga sipil yang memiliki hak atas perlindungan hukum dan keadilan. Karena itu, kami mendorong agar kasus ini dibawa ke peradilan umum sehingga proses penegakan hukumnya dapat berjalan secara terbuka, objektif, dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat,” ujar Sudarliadi.
Ia menilai, mekanisme penegakan hukum harus mampu memastikan tidak ada impunitas bagi siapa pun yang terbukti melakukan tindak kekerasan. Status seseorang sebagai aparat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak korban maupun menghambat proses pencarian keadilan.
“Jangan sampai kasus ini berhenti pada penyelidikan administratif atau hanya menjadi persoalan internal institusi. Jika ditemukan unsur pidana, harus ada proses hukum yang jelas dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.
Sudarliadi juga menekankan bahwa pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap bukti dan keterangan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut perlu ditindaklanjuti agar fakta sebenarnya dapat terungkap, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban, dan keluarga korban serta warga yang terdampak memperoleh keadilan.[*]