BANDA ACEH — Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Logistik Polda Aceh Tahun Anggaran 2026 di Ballroom Hotel Amel Convention Hall, Banda Aceh, Senin, 12 Oktober 2026.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola logistik yang profesional, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung tugas kepolisian.
Rakernis ini mengusung tema “Menuju Era Baru Logistik Polri yang Adaptif, Prediktif, Efisien, Modern, dan Berkelanjutan”. Kegiatan tersebut dihadiri para pejabat utama Polda Aceh, kapolres jajaran, tamu undangan, serta peserta dari satuan fungsi logistik di lingkungan Polda Aceh.
Dalam sambutan Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan yang dibacakan Wakapolda, ditegaskan bahwa Rakernis menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi pelaksanaan tugas, serta merumuskan langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pengelolaan logistik Polri.
Fungsi logistik tidak hanya bertanggung jawab atas penyediaan barang dan jasa, tetapi juga memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas kepolisian. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
“Dalam pengelolaan aset, penertiban administrasi barang milik negara (BMN), percepatan penghapusan aset yang rusak berat atau tidak lagi digunakan sesuai ketentuan, serta penyelesaian legalitas tanah milik negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan kepolisian harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Sementara itu, perencanaan dan pengadaan barang dan jasa harus didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan, ketersediaan anggaran, serta spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Seluruh proses pengadaan wajib dilaksanakan secara transparan, adil, efektif, efisien, dan akuntabel agar menghasilkan barang dan jasa berkualitas yang memberikan manfaat optimal bagi pelaksanaan tugas.
Selain pembenahan administrasi dan pengelolaan aset, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi, penguatan pengawasan internal, serta sinergi antarsatuan kerja juga menjadi perhatian.
Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk mewujudkan sistem logistik yang modern, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berharap Rakernis ini dapat memperkuat koordinasi, mempertajam perencanaan kebutuhan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan prioritas organisasi di seluruh jajaran fungsi logistik.
“Dengan tata kelola logistik yang adaptif, prediktif, efisien, modern, dan berkelanjutan, Polda Aceh akan semakin siap mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Penguatan fungsi logistik juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)