JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan beberapa program prioritasnya. Ia juga memperingatkan anggota kabinet agar bekerja dengan serius dan keluar dari kabinet jika tidak mendukung program-program utama.
Beberapa prioritas yang diusung Prabowo meliputi program Makanan Bergizi Gratis (MBG), pemberantasan judi online, serta hilirisasi.
Salah satu hal yang disorot oleh Prabowo adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani, untuk meninjau alokasi APBN karena adanya banyak kementerian/lembaga (K/L) baru.
“Saya minta Menkeu, semua Menko, dan menteri lainnya untuk menelusuri alokasi APBN serta DIPA,” kata Prabowo saat memimpin rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (24/10/2024).
Diketahui, anggaran kementerian/lembaga dalam APBN 2025 dipatok sebesar Rp1.160,1 triliun. Namun, anggaran ini kemungkinan akan bertambah karena adanya penambahan K/L dan program prioritas di setiap K/L.
Prabowo telah menunjuk 48 menteri, 5 pejabat yang tidak berada di bawah kementerian koordinator, serta 56 wakil menteri. Jumlah keseluruhan pejabat yang dilantik mencapai 136, termasuk kepala badan, staf khusus, dan penasihat presiden.
Ada lebih dari 20 K/L yang belum memiliki anggaran. Dengan jumlah K/L sebanyak itu, dibutuhkan penyesuaian yang cukup lama.
Secara khusus, Prabowo meminta untuk mengurangi kegiatan seremonial yang berlebihan serta perjalanan luar negeri yang tidak terlalu penting.
“Saya minta kegiatan seremonial, seminar, sarasehan, konferensi, dan perjalanan luar negeri yang tidak mendesak untuk dikurangi,” jelas Prabowo.
Ia menekankan bahwa anggaran pemerintah yang terbatas harus difokuskan pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prabowo menginstruksikan para menterinya untuk memangkas kegiatan yang tidak diperlukan agar anggaran belanja negara bisa digunakan secara lebih maksimal untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Anggaran perjalanan dinas pemerintah sepanjang tahun 2023 telah mencapai Rp48,2 triliun, meningkat dari Rp37,8 triliun pada tahun 2022. Belanja perjalanan dinas ini merupakan bagian dari anggaran belanja barang kementerian atau lembaga dalam postur APBN.
Kemungkinan Revisi APBN
Dengan bertambahnya K/L dan program prioritas, kemungkinan besar APBN 2025 akan mengalami revisi. Meskipun demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa rencana untuk melakukan revisi APBN-P belum dibahas. Namun, banyak yang memperkirakan bahwa APBN Perubahan (APBN-P) mungkin dilakukan antara Maret hingga Juni 2025.
Sebagai perbandingan, Presiden Joko Widodo mengajukan draft Rancangan APBN-P pada Februari 2015, di tahun pertamanya menjabat. Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajukan RAPBN-P 2005 pada bulan Maret di tahun pertamanya menjabat.
Presiden Jokowi sendiri tidak pernah mengajukan revisi APBN sejak tahun 2017. Perubahan pada APBN biasanya dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) atau disampaikan ke DPR.
Dalam APBN 2025, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, sementara pendapatan negara mencapai Rp3.005,2 triliun. Defisit yang dihasilkan sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB). ***
Sumber: CNBC Indonesia