LEBANON – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian mereka di Lebanon akan tetap di pos masing-masing, meskipun ada permintaan dari otoritas Israel untuk mengosongkan wilayah di sekitar Garis Biru yang memisahkan Lebanon dan Israel.
“Keputusan ini telah diambil bahwa Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) akan tetap berada di semua pos mereka, meskipun Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyerukan agar pos-pos yang terletak di sekitar Garis Biru dikosongkan,” ungkap Jean-Pierre Lacroix, under-secretary-general PBB untuk operasi perdamaian, setelah memberikan laporan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Lebanon pada Senin (14/10).
Lacroix menegaskan bahwa keputusan ini masih berlaku dan tidak berubah.
Ia juga menambahkan bahwa keputusan tersebut telah dipastikan kembali oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, pada hari yang sama, dan diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor.
“Keselamatan dan keamanan pasukan perdamaian tetap menjadi prioritas utama,” tegas Lacroix.
Pada hari yang sama, Dewan Keamanan PBB mengungkapkan kekhawatiran mereka atas konflik yang terjadi di wilayah Garis Biru.
“Dengan latar belakang konflik yang berlangsung di sepanjang Garis Biru, para anggota Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan mereka, terutama setelah sejumlah pos UNIFIL menjadi target serangan dalam beberapa hari terakhir,” kata Pascale Baeriswyl, Presiden Dewan Keamanan PBB untuk Oktober sekaligus perwakilan tetap Swiss di PBB.
Baeriswyl, dalam pernyataan setelah pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB, menyebutkan bahwa beberapa personel UNIFIL mengalami cedera akibat serangan tersebut.
“Anggota Dewan Keamanan mendesak semua pihak untuk menjamin keselamatan personel UNIFIL dan fasilitas PBB, serta menegaskan kembali dukungan mereka terhadap peran UNIFIL dalam menjaga stabilitas kawasan,” lanjutnya.
Baeriswyl juga menyatakan keprihatinan mendalam terkait meningkatnya korban sipil, rusaknya infrastruktur, dan lonjakan jumlah pengungsi internal akibat konflik.
Dewan Keamanan PBB juga meminta semua pihak agar mematuhi hukum humaniter internasional, serta mendorong pelaksanaan penuh Resolusi 1701 Dewan Keamanan, sembari menekankan pentingnya diplomasi untuk mengakhiri konflik ini secara permanen dan memastikan warga sipil dapat kembali dengan aman ke rumah mereka. ***