JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI mengadakan rapat koordinasi untuk membahas sistem pertahanan yang akan diterapkan oleh TNI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
“Kami membahas mengenai konsep pertahanan militer di darat, laut, dan udara, serta pengoperasian sistem komando dan kendali militer sebagai bagian dari pertahanan Ibu Kota Nusantara,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Brigjen Pol Asep Jenal Ahmadi, saat membuka rapat di Kemenko Polhukam, seperti yang disampaikan dalam siaran pers resmi, Kamis.
Asep menuturkan bahwa pembahasan ini sejalan dengan arahan dari Menko Polhukam, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, untuk merancang sistem pertahanan dan keamanan di IKN dengan konsep terpadu, yakni Smart Defence System dan Smart Security System.
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus menjadi prioritas karena kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa mendatang.
Dengan pengamanan yang efektif dan matang, Asep optimis bahwa pusat pemerintahan Indonesia di IKN dapat terlindungi dari ancaman fisik maupun serangan siber dari pihak asing.
Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa dalam menyusun sistem pertahanan yang komprehensif, diperlukan kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap kementerian dan lembaga memiliki peran yang jelas dan tidak terjadi tumpang tindih dalam memperkuat IKN.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Rudy Syamsir, juga menyampaikan pandangan serupa dalam rapat koordinasi tersebut.
“Kita harus menyatukan langkah dan komitmen untuk menciptakan ibu kota yang aman, berdaya saing, dan menjadi teladan bagi pembangunan di seluruh Indonesia,” tegas Rudy dalam rapat tersebut. ***
Sumber: Antaranews.com