KOTA SABANG – Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), berkolaborasi dengan UNICEF Aceh dan Pemerintah Kota (Pemko) Sabang, sukses menyelenggarakan Forum Diskusi Tematik yang fokus pada isu-isu krusial daerah.
Acara ini berlangsung selama tiga hari, mulai dari 15 hingga 17 Oktober 2025, bertempat di GIS Studio, Bappeda Kota Sabang. Diskusi ini membahas tiga tema utama: Kesehatan dan Sanitasi, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Perlindungan Sosial.
Penyelenggaraan forum ini merupakan respons strategis terhadap Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Instruksi tersebut mengatur Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025–2029.
Tujuan utama dari forum kolaboratif ini adalah memperkuat integrasi kebijakan pembangunan daerah yang benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan penekanan khusus pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan perlindungan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.
Melalui diskusi tematik ini, para pemangku kepentingan (stakeholder) didorong untuk mengidentifikasi isu-isu strategis terkini dan merumuskan arah kebijakan yang sensitif serta responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.
Forum ini juga menjadi ruang vital untuk memastikan bahwa setiap rencana program dan penganggaran pembangunan daerah dijalankan secara inklusif dan berpihak pada kepentingan anak, perempuan, dan masyarakat secara berkeadilan.
Kepala UNICEF Aceh, yang diwakili oleh Hasnani, dalam sambutannya menjelaskan dukungan penuh UNICEF terhadap kegiatan selama tiga hari tersebut. Hasnani merinci jadwal tematik forum sebagai berikut:
Hari Pertama (15 Oktober): Pembahasan RPJMD untuk tema Kesehatan dan Sanitasi. Hari Kedua (16 Oktober): Fokus pada tema Perlindungan Perempuan dan Anak. Hari Ketiga (17 Oktober): Mengulas tema Perlindungan Sosial.
”Dalam kegiatan ini, kami juga ingin meninjau perkembangan perencanaan, termasuk aspek penganggaran, dan kesesuaiannya dengan model yang diterapkan di tingkat provinsi. Target utama kami adalah menjamin bahwa perencanaan dan penganggaran daerah benar-benar responsif terhadap kebutuhan anak,” tegas Hasnani.
Lebih lanjut, Hasnani menekankan pentingnya sinergi. “Melalui forum tematik ini, kami berharap terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, kalangan akademisi, dan organisasi internasional dalam upaya memperkuat tata kelola pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak,” pungkasnya.
Forum ini menghadirkan narasumber utama dari unsur perangkat daerah terkait di lingkungan Pemko Sabang:
Sesi Kesehatan dan Sanitasi diisi oleh Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kota Sabang. Sesi Perlindungan Perempuan dan Anak serta Sesi Perlindungan Sosial diisi oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PMG & PPPA) Kota Sabang.
Peserta yang hadir dalam forum diskusi ini sangat beragam, terdiri atas perwakilan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Forkopimda Kota Sabang.
Selain itu, hadir pula Camat Sukajaya, Sukakarya, dan Sukamakmue, perwakilan kepala desa, perwakilan P2TP2A Kota Sabang, serta akademisi dari Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha).