BANDA ACEH – Aceh akan menghadapi tantangan besar dalam beberapa tahun mendatang, terutama karena penurunan signifikan transfer dana dari Pemerintah Pusat yang direncanakan mulai tahun 2027.
Kondisi ini akan mempersempit ruang fiskal daerah, sementara tuntutan pembangunan terus meningkat. Dalam situasi ini, Pemerintah Aceh perlu mengambil langkah kreatif dan inovatif untuk mendanai berbagai program yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2030.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperluas ruang fiskal melalui pola pembiayaan kreatif, seperti penerbitan Sukuk Daerah atau memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, perlu adanya dorongan agar dunia usaha di Aceh dapat berkembang lebih pesat.
Ketergantungan ekonomi Aceh pada belanja pemerintah melalui APBD dan konsumsi masyarakat harus dikurangi, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah dan daya beli masyarakat yang masih rendah.
Untuk membahas tantangan dan peluang ekonomi Aceh, Bank Syariah Indonesia (BSI) bekerja sama dengan media lokal seperti TVRI dan RRI mengadakan talk show khusus. Acara ini menghadirkan pakar ekonomi daerah dan nasional untuk membahas isu-isu kunci yang akan dihadapi Aceh dalam lima tahun ke depan.
Peluang dan Tantangan Perekonomian Aceh
Dr. Rustam Efendi, seorang pengamat ekonomi senior, menjelaskan bahwa Aceh memiliki pondasi ekonomi yang kuat di sektor primer seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan. Kontribusi sektor ini bahkan lebih baik dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Sumatra.
Namun, berkurangnya dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk belanja modal memaksa Pemerintah Aceh mencari sumber pendanaan baru, termasuk menarik investasi swasta. Rustam juga menyoroti pentingnya peran perbankan dalam mendukung pembiayaan usaha.
Prof. Taufiq C. Dawood dari Universitas Syiah Kuala menyampaikan bahwa keterbatasan fiskal adalah salah satu isu utama yang harus segera diatasi.
Strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan efisiensi pengeluaran menjadi sangat penting, terutama untuk mengurangi angka kemiskinan yang masih berada di angka dua digit (12%).
Langkah-langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi setelah berakhirnya Pekan Olahraga Nasional (PON) yang digelar tahun lalu.
Dr. Banjaran Surya Indrastomo, Chief Economist BSI, optimis bahwa perekonomian Aceh mampu tumbuh hingga 5% atau lebih pada tahun 2025. Proyeksi ini bahkan menunjukkan Aceh dapat melampaui pertumbuhan ekonomi beberapa provinsi di Sumatra, meski sedikit tertinggal dibandingkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan secara nasional.
Beberapa faktor pendukung pertumbuhan ini termasuk prospek harga energi yang positif, peningkatan konsumsi rumah tangga, serta penurunan BI Rate yang memberikan dorongan segar bagi perekonomian.
Strategi Jangka Panjang dan Pendek
Ketiga ekonom sepakat bahwa hilirisasi komoditas primer adalah solusi utama untuk meningkatkan perekonomian Aceh. Proses industrialisasi ini diyakini akan meningkatkan nilai tambah, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru.
Namun, mengingat industrialisasi membutuhkan waktu, strategi sementara seperti pengembangan sektor pariwisata perlu dioptimalkan. Menurut Dr. Rustam, sektor pariwisata Aceh memiliki potensi besar yang hanya perlu ditata agar menarik bagi wisatawan lokal maupun internasional.
Meskipun tantangan fiskal Aceh akan semakin berat mulai tahun 2025, forum diskusi ini menyimpulkan bahwa dengan kerja keras dan strategi yang tepat, Aceh mampu bertransisi dari ketergantungan fiskal menuju ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Pemerintah Aceh diharapkan dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk memperkuat fondasi ekonomi demi masa depan yang lebih baik. (*)