JAKARTA – PBB melaporkan bahwa Israel hanya memberikan izin untuk kurang dari sepertiga operasi bantuan kemanusiaan yang direncanakan masuk ke Jalur Gaza selama Desember 2024.
Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, mengutip data dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) dalam konferensi pers pada Rabu (18/12).
Ia menyatakan bahwa otoritas Israel masih menolak operasi bantuan PBB ke beberapa wilayah Gaza utara yang terkepung, seperti Beit Hanoun, Beit Lahiya, dan kawasan Jabalya.
“Sejak awal Desember, kami telah mengajukan 339 permintaan operasi bantuan yang memerlukan koordinasi dengan otoritas Israel. Namun, hanya kurang dari sepertiga yang disetujui,” kata Dujarric.
Ia menambahkan bahwa sebagian besar permintaan bantuan PBB telah ditolak langsung oleh Israel sejak pengepungan berlangsung 10 minggu lalu.
“Petugas kemanusiaan terus menghadapi hambatan besar dalam mengakses wilayah yang membutuhkan bantuan mendesak, seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya untuk bertahan hidup,” ujar Dujarric.
Menurutnya, dari 96 kegiatan kemanusiaan yang direncanakan selama paruh pertama Desember, hanya 16 yang diizinkan oleh Israel.
Selain itu, Dujarric mengungkapkan bahwa Majelis Umum PBB telah memutuskan untuk mengadakan konferensi internasional tingkat tinggi pada Juni mendatang.
Konferensi ini bertujuan membahas penyelesaian damai konflik Palestina dan solusi dua negara, dengan Arab Saudi dan Prancis bertindak sebagai ketua bersama. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, direncanakan hadir.
Ia menegaskan perlunya tindakan mendesak untuk membuka kembali jalur politik guna mengakhiri pendudukan dan menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama.
Konferensi ini, lanjutnya, harus didasarkan pada hukum internasional, resolusi PBB yang relevan, serta kesepakatan bilateral, sesuai dengan visi solusi dua negara antara Israel dan Palestina.
Pada 4 Desember, Majelis Umum PBB telah menyetujui resolusi untuk mempercepat upaya menuju solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.
Resolusi ini juga mencakup rencana konferensi tingkat tinggi untuk mendorong perdamaian yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menyeluruh di kawasan Timur Tengah. (*)
Sumber : Antaranews.com