JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Namun, langkah ini akan dilakukan secara bertahap untuk menghindari lonjakan inflasi yang bisa terjadi akibat meningkatnya aktivitas ekonomi.
Untuk mencapai target tersebut dalam lima tahun masa pemerintahannya, telah dirumuskan strategi yang fokus pada peningkatan investasi, ekspor, serta penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan industri padat karya.
“Yang pertama, investasi harus didorong. Kedua, kita perlu membuka pasar ekspor, dan ketiga, memperkuat sektor industri padat karya,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di kantornya pada Selasa (22/10/2024).
Airlangga menjelaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% tidak akan tercapai secara langsung pada tahun depan. Menurutnya, pertumbuhan pada tahun 2025 masih akan sesuai dengan proyeksi APBN sebesar 5,2%. Namun, strategi detail untuk mencapai target 8% akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kabinet paripurna.
“Pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2025 diperkirakan masih di atas 5%, dan untuk menuju 8% akan ada program yang sedang dipersiapkan,” tambah Airlangga.
“Nantinya, akan ada rapat koordinasi antar-menteri untuk menentukan sektor mana yang akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Sebelumnya, tim Prabowo telah menetapkan bahwa belanja negara yang signifikan akan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%.
Drajad Hari Wibowo, Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo sekaligus Ekonom Senior INDEF, memaparkan simulasi belanja negara hingga tahun 2029 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menuju 8%.
Dalam acara UOB Economic Outlook 2025, Drajad menyebutkan bahwa belanja negara yang dibutuhkan agar ekonomi bisa tumbuh 8% adalah Rp 6.096,88 triliun.
“Ini hanya salah satu simulasi,” ungkap Drajad, Kamis (26/9/2024).
Simulasi tersebut mempertimbangkan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2024 sebesar 5,2%, dengan proyeksi belanja negara sebesar Rp 3.325,12 triliun. Pada 2025, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,89% dengan anggaran belanja negara Rp 3.905,38 triliun, yang menunjukkan selisih Rp 300 triliun dibandingkan dengan rancangan APBN yang disusun DPR dan pemerintah sebesar Rp 3.621,3 triliun.
“APBN 2025 sudah memiliki kekurangan Rp 300 triliun untuk mencapai target pertumbuhan yang dibutuhkan, yakni 5,9%,” jelas Drajad.
Pada tahun 2026, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,45% diproyeksikan memerlukan belanja negara sebesar Rp 4.319,75 triliun. Kemudian, pada 2027, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 7,11% dengan anggaran belanja sebesar Rp 4.807,77 triliun.
Selanjutnya, pada tahun 2028, dengan target pertumbuhan ekonomi 7,9%, anggaran belanja negara diperkirakan sebesar Rp 5.390,29 triliun. Baru pada tahun 2029, dengan target pertumbuhan ekonomi 8,85%, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp 6.096,88 triliun.
Drajad menambahkan, untuk mencapai target tersebut, pertumbuhan ekonomi pada 2024 harus mampu mencapai 5,2%. Jika meleset, akan semakin sulit untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% di bawah pemerintahan Prabowo.
“Seringkali target pertumbuhan kita tidak tercapai, dan itu membuat kita kesulitan masuk ke jalur pertumbuhan 6%-7%, apalagi 8%. Jika 5,2% tidak tercapai, tantangannya akan lebih besar karena landasan loncatannya tidak ada,” jelas Drajad. ***
Sumber: CNBC Indonesia