JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa peningkatan produktivitas merupakan langkah utama yang diambil Indonesia dalam upaya keluar dari perangkap negara berpenghasilan menengah, atau yang dikenal sebagai *middle income trap*.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa upaya ini telah dilakukan sejak era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan terus berlanjut hingga era reformasi saat ini.
“Produktivitas menjadi kata kunci. Bagaimana investasi serta faktor produksi di dalam negeri bisa menghasilkan output yang lebih produktif dan berkualitas,” ungkap Sri Mulyani dalam International Seminar ASEAN Global Development and the Middle Income Trap and Growth Academy ASEAN, sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi di Jakarta pada hari Selasa.
Menkeu menyoroti bahwa dengan adanya bonus demografi berupa populasi yang besar dan relatif muda, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas melalui pengembangan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Dua aspek ini menjadi landasan penting dalam meningkatkan nilai tambah dari setiap faktor produksi yang ada.
Beberapa upaya yang telah dilakukan mencakup pemberian beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta peningkatan penyediaan layanan kesehatan dan fasilitas medis.
Selain fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah juga menitikberatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas sebagai langkah kunci lainnya.
“Indonesia telah berinvestasi. Selama masa jabatan Presiden Jokowi, salah satu prioritas nasional yang utama adalah pengembangan infrastruktur, meliputi sektor energi, jalur kereta api, jalan raya, bandara, pelabuhan, dan juga telekomunikasi, termasuk teknologi digital,” jelas Sri Mulyani.
Di samping itu, keberhasilan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur juga sangat bergantung pada dukungan kebijakan dan regulasi yang tepat, serta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Desentralisasi dan otonomi daerah perlu dioptimalkan untuk memastikan layanan publik diberikan dengan kualitas terbaik. Selain itu, evaluasi terhadap pengaturan kelembagaan juga harus dilakukan untuk memastikan alokasi sumber daya yang lebih efisien.
Dalam perjalanan menuju status negara berpendapatan tinggi, Menkeu menambahkan, Indonesia harus terus belajar dan meningkatkan unsur-unsur pembangunan yang ada.
“Sehingga kita dapat memperkuat kinerja pertumbuhan, meningkatkan kualitas, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta menjaga keberlanjutan bumi melalui pembangunan yang lebih hijau dan rendah karbon,” tutupnya. ***
Sumber: Antaranews.com