BANDA ACEH – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, M. Iqbal, ST menegaskan bahwa tumpang tindih data dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) selama ini, masih menjadi kendala.
Untuk itu, menurutnya sangat penting menerapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk Kota Banda Aceh demi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang merata dan tepat sasaran.
Demikian disampaikan M Iqbal kepada media ini, Sabtu (8/2/2025). Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, mendorong penyaluran bansos di kota Banda Aceh melalui satu pintu, walaupun pendanaan atau bantuan kepada rakyat datang dari berbagai sumber.
“Bantuan sosial ini penting untuk masyarakat yang kurang mampu. Tapi penyalurannya selama ini kan selalu menimbulkan problem, terlalu banyak pintu. Saya harap diperbaiki segera di kota Banda Aceh sesuai dengan DTSEN yang sedang digagas pemerintah pusat. Saya pikir ini sangat penting untuk penyaluran bansos yang tepat sasaran di kota Banda Aceh,” kata M Iqbal.
Dikatakan, landasan mengenai penerapan sistem tersebut sudah ada yakni Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
DTSEN dirancang untuk mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Iqbal mengatakan dengan adanya DTSEN, kendala penyaluran bantuan di kota Banda Aceh yang sering memunculkan problem seperti adanya data penerima yang kurang tepat saran yang diakibatkan tumpang tindih data, dan tidak akuratnya data, maka bisa teratasi.
Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah terus menyempurnakan mekanisme distribusi bantuan sosial agar efisien, efektif, dan tepat sasaran.
“Kami menuntaskan pola distribusi bantuan sosial yang efisien dan efektif dalam regulasi maupun mekanismenya, termasuk tata kelola, dan zonasinya,” kata Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu (5/2/2025)
Pihaknya pun melakukan rapat dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, pihak Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan PT Pos Indonesia untuk membahas hal tersebut di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.
“Sehingga keterlibatan Himbara, perbankan BUMN, dan PT Pos disempurnakan. Kalau transfer melalui Himbara tidak dikenakan biaya. Tinggal Pos ini masih menggunakan pembayaran (tunai),” kata Muhaimin.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa pemerintah hampir menyelesaikan penyaluran bantuan sosial untuk triwulan pertama tahun 2025.
“Bansos untuk perlindungan sosial di tiga bulan pertama ini sudah salur ya, sudah 90 persen lebih,” kata Gus Ipul.
Penyaluran bansos tersebut masih menggunakan data lama dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara untuk bantuan sosial di triwulan kedua tahun 2025 akan disalurkan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) telah resmi diterbitkan pada 5 Februari 2025. Ke depan, seluruh program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dari seluruh lembaga akan mengacu pada data ini.
“Sekarang sudah final, sudah ada Inpresnya,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.
Meski sudah final, data ini juga masih bersifat dinamis, sehingga Kemensos bersama BPS terus melakukan pemutakhiran secara berkala tiap tiga bulan sekali untuk memastikan data tetap valid.
Gus Ipul mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) akan melakukan uji petik di lapangan. Kemensos akan bekerja sama dengan bupati, wali kota, dan gubernur untuk memastikan data sesuai dengan data di lapangan.
“Ini terus kita lakukan verifikasi dan validasi,” katanya. (R/CR)