JAKARTA – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) memfokuskan pada aspek akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran untuk PON 2024 di Aceh-Sumut, dengan tujuan menghindari permasalahan di masa mendatang.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas PON 2024 dibandingkan dengan PON sebelumnya,” kata Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, di Jakarta, Jumat.
Ia menegaskan bahwa sebagai penyelenggara PON, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penggunaan anggaran PON.
KONI secara terus-menerus diingatkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, melalui Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, untuk selalu mengutamakan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Norman menjelaskan bahwa dalam pengelolaan anggaran PON, pihaknya bersama Panitia Besar PON juga didampingi oleh unsur penegak hukum dari Polri, Kejaksaan Agung, LKPP, dan BPKP.
KONI berupaya agar tidak ada masalah anggaran setelah pelaksanaan PON, seperti yang terjadi pada PON 2021 Papua yang mengakibatkan utang sebesar Rp340 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami berusaha untuk tidak meninggalkan masalah setelah PON selesai,” ujarnya.
KONI bersama Panitia Besar PON dan Kemenpora telah menandatangani kerja sama pemanfaatan anggaran negara untuk PON 2024 Aceh-Sumut dengan total nilai Rp516 miliar.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti bidang pertandingan di wilayah Aceh sebesar Rp72 miliar, bidang pertandingan di wilayah Sumatera Utara sebesar Rp74 miliar, serta kebutuhan panitia, pengawas, hakim, dan keabsahan sebesar Rp30 miliar.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk acara seremonial pembukaan di Aceh sebesar Rp60 miliar dan penutupan di Sumatera Utara sebesar Rp41 miliar.
Lebih lanjut, anggaran untuk sarana pertandingan di Aceh sebesar Rp138 miliar dan di Sumatera Utara sebesar Rp101 miliar.
PON 2024 Aceh-Sumut, yang akan berlangsung pada 8-20 September, akan mempertandingkan 67 cabang olahraga, dengan 33 cabang di Aceh dan 34 cabang di Sumut. ***
Sumber: Antaranews.com
