JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menanggapi penolakan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) keagamaan terkait pengelolaan tambang.
Menurut Bahlil, hal tersebut wajar terjadi dalam negara demokrasi yang menghargai perbedaan pendapat.
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM pada Jumat (7/6/2024), Bahlil menyatakan bahwa perbedaan pendapat ini sah-sah saja dan dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik.
“Jika ada yang menolak dan ada yang menerima, itu biasa saja. Kalau menolak, tidak apa-apa. Saya merasa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, semua akan selesai dengan komunikasi baik-baik,” katanya seperti dikutip Detik.com.
Bahlil mengakui bahwa masih banyak pertanyaan terkait izin tambang yang belum dijelaskan oleh pemerintah. Ia berjanji bahwa pemerintah akan segera memberikan penjelasan mengenai hal-hal tersebut.
Ia juga menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, yang mengubah PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, baru saja dikeluarkan. Namun, muncul persepsi yang berbeda di masyarakat yang tidak sesuai dengan tujuan pemerintah.
“PP baru ini keluar dengan persepsi masing-masing, akhirnya semua menjadi kabur. Tapi, mudah-mudahan penjelasan ini akan memperjelas semuanya. Jika ada ormas yang tidak membutuhkan, tidak apa-apa. Tidak mungkin kita memaksa mereka yang tidak membutuhkan. Kita prioritaskan yang membutuhkan,” tambah Bahlil.
Sebelumnya, sejumlah organisasi keagamaan menolak menggarap jatah izin tambang yang diberikan pemerintah. Misalnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2015, Din Syamsuddin, meminta organisasinya menolak tawaran izin tambang.
Selain itu, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) juga menyatakan tidak akan mengajukan izin kelola tambang. Ketua KWI dan Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo, menegaskan bahwa hal tersebut bukan menjadi wilayah mereka.
“Saya tidak tahu dengan ormas lain, tetapi di KWI tidak akan menggunakan kesempatan itu karena bukan wilayah kami untuk mencari tambang dan lainnya,” tegasnya. (*)
Sumber: CNBC Indonesia
