JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto, mengadakan rapat terbatas dengan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, di Istana Kepresidenan pada Senin (25/11/2024).
Rapat ini membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan arahan untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha dalam menetapkan UMP tahun depan.
“Kita harus mencari titik temu dengan memperhatikan situasi terkini, termasuk kondisi ekonomi,” ujar Yassierli setelah rapat.
Yassierli, yang juga seorang guru besar ITB, menjelaskan bahwa pemerintah akan mengikuti hasil uji materi dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Saat ini, pemerintah masih menyusun formula yang tepat untuk menentukan UMP 2025.
“Jika putusan MK sudah keluar, tentu kita akan mengikutinya. Saat ini, kami tengah merumuskan formula terbaik dengan mempertimbangkan masukan dari serikat pekerja dan pengusaha,” tambahnya.
Dalam rapat yang berlangsung selama 3,5 jam itu, Yassierli telah menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo mengenai UMP 2025. Namun, ia belum dapat mengungkapkan rincian arahan tersebut.
Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan akan menerbitkan Peraturan Menteri terkait UMP dalam waktu dekat.
“Kondisinya memang berbeda dengan adanya putusan MK. Kami berharap aturan ini bisa keluar paling lambat awal bulan depan. Hal ini tentu berdasarkan arahan Presiden,” ungkap Yassierli.
Ia juga menekankan bahwa penetapan UMP harus memperhatikan dua hal utama, yaitu peningkatan kesejahteraan pekerja dan daya saing dunia usaha. ***
Sumber : CNBC Indonesia