KOTA JANTHO – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar mengadakan Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penurunan Stunting di Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Senin (20/5/2024).
Rapat ini merupakan langkah konkret dalam menangani kasus stunting di Aceh Besar. Keseriusan dalam menangani stunting juga tercermin dari berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti Rembug Stunting, pemberian makanan tambahan, dan Posyandu.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPP dan PA) Kabupaten Aceh Besar, Drs. Fadhlan, menegaskan bahwa persoalan stunting bukanlah hal yang sederhana. Penanganan harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, mengingat stunting juga berkaitan dengan kemiskinan.
“Stunting adalah persoalan serius. Kita harus melihat persoalan dari hulu hingga hilir, bukan hanya fokus pada penurunan angka stunting, tetapi yang lebih penting adalah mencapai zero new stunting atau tidak ada penambahan kasus stunting baru di Aceh Besar,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, dipaparkan beberapa kasus stunting di daerah ini dan dilaksanakan diskusi dengan pakar terkait stunting. Fadhlan menegaskan bahwa tidak semua masyarakat mudah diedukasi. Menurutnya, persoalan stunting tidak akan selesai jika tidak ada gerakan bersama. Kolaborasi dan sinergi sangat diperlukan, baik di tingkat puskesmas, Keuchik, camat, hingga perangkat daerah terkait.
“Persoalan ini bukan hanya tugas puskesmas atau desa saja, melainkan tugas bersama,” katanya.
Kepala BKKBN Aceh, Safrina Salim, SKM, M.Kes, mengatakan hal terpenting yang harus dilakukan untuk mengatasi stunting adalah memutus ranting stunting pada ibu hamil dan saat persalinan.
“Melihat kondisi stunting hari ini, tugas kita adalah memutus ranting stunting pada ibu hamil dan saat persalinannya,” ujar Safrina.
Safrina mengatakan dirinya akan mengupayakan penurunan angka stunting di Aceh. Menurutnya, di Aceh Besar terdapat banyak kendala, salah satunya terkait lingkungan dan karakter masyarakat.
“Di Aceh Besar, karakter dan lingkungan masyarakat belum terkendali. Dengan wilayah yang sangat luas dan jauh, kami tidak memiliki data konkret terkait ibu hamil dan balita yang masuk dalam kategori stunting,” ujarnya.
Menurutnya, hal ini disebabkan karena adanya intervensi yang belum tepat sasaran.
“Ketidaktepatan sasaran ini disebabkan oleh banyak faktor. Bukan berarti program yang kami berikan salah, tetapi mungkin pendataan dan sasaran yang dituju tidak tepat. Untuk menekan angka stunting, kita harus lebih fokus pada sasaran yang tepat, khususnya ibu hamil yang berisiko,” kata Safrina.
Safrina berharap Posyandu terus ditingkatkan dan bersinergi dengan Bina Keluarga Balita (BKB). Selain itu, keluarga anak juga harus mendapatkan edukasi dari petugas kesehatan.
“Pencegahan stunting memerlukan edukasi kepada orang tua, khususnya ibu hamil. Kami juga berharap ke depan ada bulan pengukuran 100 persen bagi anak balita di gampong, sehingga setiap bulan anak-anak tersebut diukur atau ditimbang,” jelasnya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memberi masukan, mencari solusi, dan mengambil langkah realistis demi kemaslahatan generasi mendatang.
Stunting harus mampu diturunkan hingga di bawah 10 persen. “Saya optimistis kita mampu melakukannya dengan pelayanan kesehatan yang tepat dan program-program yang langsung pada sasaran,” ujarnya. (r/mel)