Oleh: Barlian Erliadi, S.H., M.AP
PERKEMBANGAN teknologi digital telah mengubah wajah media massa secara fundamental. Jika pada masa lalu media menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat, kini peran tersebut harus dibagi dengan berbagai platform digital yang memungkinkan setiap orang menjadi produsen sekaligus penyebar informasi. Kehadiran media sosial, aplikasi percakapan, platform video, hingga kecerdasan buatan telah menciptakan ekosistem informasi yang jauh lebih terbuka, cepat, dan kompleks. Dalam situasi seperti ini, tata kelola media massa menjadi isu yang semakin penting untuk dibahas.
Tata kelola media tidak lagi sekadar berbicara mengenai hubungan antara perusahaan pers dan pemerintah sebagaimana terjadi pada era media konvensional. Di era digital, ruang informasi melibatkan banyak aktor, mulai dari perusahaan media, platform teknologi global, komunitas digital, pembuat konten, influencer, hingga masyarakat sebagai pengguna. Akibatnya, pengaturan dan pengawasan terhadap arus informasi menjadi jauh lebih rumit dibandingkan sebelumnya.
Salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola media digital adalah derasnya arus informasi yang sulit dikendalikan. Informasi dapat menyebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan detik tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Kondisi ini melahirkan berbagai persoalan seperti hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, manipulasi opini publik, hingga penyebaran konten yang menyesatkan. Di sisi lain, masyarakat sering kali kesulitan membedakan mana informasi yang dapat dipercaya dan mana yang hanya sekadar spekulasi atau propaganda.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital harus diimbangi dengan tanggung jawab. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat merupakan pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Namun kebebasan yang tidak disertai etika dan akuntabilitas justru dapat menciptakan kekacauan informasi yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola media di era digital harus mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.
Dalam konteks Indonesia, tantangan tata kelola media menjadi semakin kompleks karena perkembangan teknologi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan regulasi. Banyak aturan yang dirancang ketika media digital belum berkembang seperti sekarang. Akibatnya, sejumlah persoalan baru belum sepenuhnya memiliki landasan kebijakan yang jelas. Misalnya, bagaimana mengatur penggunaan kecerdasan buatan dalam produksi berita, bagaimana menangani konten yang diproduksi oleh akun anonim, atau bagaimana memastikan platform digital ikut bertanggung jawab terhadap informasi yang beredar di ruang publik.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah dominasi platform digital global. Saat ini sebagian besar perhatian publik berada pada platform seperti Google, Meta, YouTube, TikTok, dan berbagai aplikasi digital lainnya. Platform-platform tersebut menjadi pintu utama masyarakat dalam mengakses informasi. Ironisnya, perusahaan media memproduksi konten jurnalistik dengan biaya yang tidak sedikit, sementara keuntungan iklan digital lebih banyak dinikmati oleh perusahaan teknologi yang menguasai distribusi informasi. Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang berpotensi mengancam keberlanjutan media profesional.
Di tengah tantangan tersebut, media massa tetap memiliki posisi yang sangat strategis. Ketika ruang digital dipenuhi berbagai informasi yang belum tentu benar, media profesional justru semakin dibutuhkan sebagai sumber informasi yang terverifikasi dan dapat dipercaya. Fungsi verifikasi inilah yang membedakan media massa dengan berbagai sumber informasi lainnya. Kecepatan memang penting, tetapi akurasi dan kredibilitas jauh lebih menentukan dalam membangun kepercayaan publik.
Karena itu, tata kelola media di era digital tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan regulasi dari pemerintah. Dibutuhkan model tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan media, organisasi profesi, platform digital, akademisi, hingga masyarakat sipil. Setiap aktor memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Pemerintah bertugas menciptakan regulasi yang adil, media menjaga profesionalisme jurnalistik, platform digital meningkatkan tanggung jawab terhadap konten yang beredar, sementara masyarakat perlu meningkatkan literasi digital agar lebih kritis dalam menerima informasi.
Selain itu, perusahaan media juga harus melakukan transformasi agar tetap relevan dengan perubahan zaman. Media tidak lagi cukup hanya menyajikan berita dalam bentuk teks, tetapi harus mampu menghadirkan informasi melalui berbagai platform seperti video, podcast, infografis, media sosial, dan siaran langsung. Transformasi ini penting agar media tetap mampu menjangkau audiens yang semakin beragam, khususnya generasi muda yang memiliki pola konsumsi informasi berbeda dengan generasi sebelumnya.
Namun di tengah berbagai perubahan tersebut, media tidak boleh kehilangan identitasnya. Teknologi boleh berubah, platform boleh berganti, tetapi prinsip dasar jurnalisme harus tetap dipertahankan. Kebenaran, verifikasi, independensi, dan kepentingan publik tetap menjadi fondasi utama yang membedakan media profesional dari sumber informasi lainnya. Justru dalam era ketika informasi dapat diproduksi oleh siapa saja, nilai-nilai tersebut menjadi semakin penting.
Pada akhirnya, tata kelola media massa di era digital bukan sekadar persoalan teknologi atau regulasi, melainkan persoalan bagaimana menjaga kualitas ruang publik dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang akurat untuk mengambil keputusan yang tepat, sementara demokrasi membutuhkan media yang independen untuk menjalankan fungsi kontrol sosial. Oleh karena itu, keberhasilan tata kelola media tidak hanya menentukan masa depan industri pers, tetapi juga menentukan kualitas demokrasi dan kehidupan publik di masa depan.
Era digital memang menghadirkan tantangan yang tidak ringan, tetapi juga membuka peluang besar bagi media untuk bertransformasi. Media yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai jurnalistik akan tetap memiliki tempat yang penting di tengah masyarakat. Sebab pada akhirnya, di tengah derasnya arus informasi, kepercayaan tetap menjadi mata uang paling berharga dalam dunia media. (**)
Penulis adalah Wartawan dan Mahasiswa Program Doktoral Universitas Riau