JAKARTA – Proyek pembangunan jalan tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) direncanakan tetap berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
Setelah beberapa kali mengalami kegagalan dalam proses lelang, pemerintah memutuskan untuk mengubah strategi dengan membagi proyek ini menjadi beberapa tahap.
“Kami sedang melakukan kajian untuk membagi proyek ini. Awalnya direncanakan sampai Ciamis, namun ada wacana untuk menyelesaikan tahap awal hingga Tasikmalaya. Tahap selanjutnya akan dilakukan beberapa tahun kemudian,” jelas Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum, Triono Junoasmono, di Gedung DPR, Selasa (29/10/2024).
Dengan strategi baru ini, proyek tol sepanjang 206,65 kilometer yang sebelumnya dilelang sebagai satu kesatuan, kini akan dipecah. Pemerintah sedang memfinalkan kajian terkait pembagian proyek ini.
“Kajian sedang kami finalkan. Kami berharap tahun ini dapat diselesaikan, dan proses lelang bisa dimulai tahun depan,” kata Triono.
Proses konstruksi jalan tol ini akan memakan waktu cukup lama. Triono memperkirakan pekerjaan fisik baru akan dimulai pada 2026.
“Pembangunan fisik kemungkinan baru dimulai 2026, karena masih ada tahapan seperti persiapan desain detail, pembebasan lahan, dan baru kemudian pembangunan fisiknya,” ujarnya.
Beberapa faktor yang menyebabkan proyek ini gagal lelang berkali-kali adalah adanya aturan untuk menghindari konflik kepentingan dengan pihak-pihak sebelumnya yang pernah terlibat.
“Untuk kali ini tidak boleh ada konflik kepentingan dari yang sebelumnya. Jadi, kami pastikan tidak ada aliansi dengan pihak lama,” sebut Triono.
Sebelumnya, proyek ini dikerjakan oleh konsorsium perusahaan BUMN dan swasta, yang melibatkan perusahaan milik konglomerat seperti Martua Sitorus dan Yusuf Hamka. Namun, sebagian dari mereka memilih untuk mundur.
PT Jasa Marga (Persero) Tbk awalnya memimpin konsorsium ini dengan kepemilikan saham sebesar 32,5%. PT Waskita Karya (Persero) Tbk memiliki 20%, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 10%, PT Gama Grup 13,38%, PT Jasa Sarana 0,75%, dan PT Wijaya Karya (Persero) 10%. ***
Sumber: CNBC Indonesia