JAKARTA – Malaysia telah menjadi salah satu negara yang cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), khususnya dalam sektor pembangunan pusat data (data center).
Pemerintah Malaysia telah menjadikan Johor sebagai lokasi utama untuk pusat data AI guna memenuhi permintaan yang terus meningkat dalam hal penyimpanan, pengelolaan, dan pelatihan sistem AI.
Tiga tahun lalu, Johor dikenal sebagai kawasan yang didominasi industri perkebunan kelapa sawit. Namun, kini, kurang dari 100 mil dari pohon kelapa sawit tersebut, muncul gedung-gedung data center yang menjadi bagian dari proyek konstruksi AI terbesar di dunia.
Perusahaan asing berlomba-lomba berinvestasi di Johor. Di antara mereka, ByteDance menginvestasikan US$ 350 juta, sementara Microsoft membeli lahan seluas 49 hektar senilai US$ 95 juta.
Google baru-baru ini mengucurkan dana sebesar US$ 2 miliar untuk membangun pusat data dan wilayah cloud pertamanya di negara ini. Blackstone juga melakukan akuisisi terhadap operator data center AirTrunk dengan nilai mencapai US$ 16 miliar, yang salah satu lokasi operasinya berada di Johor.
Selain itu, Oracle mengumumkan investasi sebesar US$ 6,5 miliar untuk sektor data center di Malaysia, meskipun lokasi spesifiknya belum diumumkan.
Secara keseluruhan, nilai investasi dalam pusat data di Johor, yang dirancang untuk AI dan komputasi awan, diperkirakan mencapai US$ 3,8 miliar pada tahun ini menurut analisis Maybank.
Menurut Peng Wei Tan, senior managing director Blackstone, “Secara sekilas, Johor terlihat kurang menarik. Namun, jika diteliti lebih dalam, berinvestasi di Johor sangatlah masuk akal,” seperti yang dikutip dari Wall Street Journal, Selasa (8/10/2024).
Apa Penyebab Meningkatnya Minat Asing di Malaysia?
Jawabannya terletak pada kebutuhan besar dari perusahaan teknologi untuk melatih chatbot, mengembangkan kendaraan otonom, dan mengadopsi teknologi AI dengan cepat.
Untuk memenuhi kebutuhan ini, mereka memerlukan pusat data yang dilengkapi ribuan chip komputer. Infrastruktur tersebut memerlukan pasokan listrik yang signifikan serta sumber daya air untuk sistem pendinginan.
Virginia Utara dikenal sebagai pasar data center terbesar di dunia berkat kapasitas listrik, lahan, dan air yang memadai. Namun, kapasitas tersebut kini semakin terbatas. Raksasa teknologi tidak dapat bergantung pada satu lokasi saja di AS untuk membangun banyak pusat data.
Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan tersebut mulai melirik wilayah lain yang mampu menawarkan lahan, listrik, dan air dalam jumlah besar. Johor menjadi menarik karena dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut.
Selain itu, Malaysia memiliki hubungan yang baik dengan AS dan China, sehingga mengurangi risiko politik bagi perusahaan yang ingin berinvestasi.
Faktor lain yang penting adalah kedekatan Johor dengan perbatasan Singapura, yang merupakan jalur kabel internet bawah laut terpadat di dunia.
Rangu Salgame, CEO Princeton Digital Group, menyatakan, “Pengembangan fasilitas di Johor tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Malaysia, tetapi juga untuk distribusi AI secara global.”
Malaysia Menggeser Posisi Singapura
Salgame menjelaskan bahwa banyak perusahaan yang sebelumnya mendirikan pusat data di Singapura karena interkonektivitas yang tinggi.
Namun, pada tahun 2019, Singapura yang memiliki kepadatan penduduk tinggi mulai memberlakukan moratorium yang menyulitkan pembangunan pusat data akibat tingginya penggunaan energi.
Melihat potensi yang ada, Singapura sebenarnya kembali mengizinkan pembangunan pusat data baru dengan kapasitas 300 MW, asalkan menggunakan sumber energi ramah lingkungan.
Rencana ini tertuang dalam “Peta Jalan Pusat Data Ramah Lingkungan” yang dirancang untuk mendukung pusat data di negara tersebut.
Namun, operator data center telah menemukan lokasi alternatif untuk pembangunan fasilitas, yaitu di negara tetangga Singapura.
Meskipun Amazon, Google, dan Meta menjalankan pusat data mereka sendiri, mereka juga bergantung pada pihak ketiga untuk 30% kebutuhan di AS dan sekitar 90% kebutuhan global, menurut Salgame.
Sebagian besar pusat data di Johor dikelola oleh pihak ketiga, yang tidak memiliki kesepakatan langsung dengan perusahaan teknologi sebelum proyek dimulai.
Setiap pusat data yang dibangun oleh vendor pihak ketiga bernilai sekitar US$ 1-2 miliar. Oleh karena itu, perusahaan teknologi berperan sebagai penyewa yang menempatkan perangkat keras mereka di fasilitas tersebut.
Salgame memperkirakan bahwa dalam lima tahun ke depan, Malaysia akan menjadi pasar pusat data terbesar kedua di dunia.
Pengukuran industri pusat data biasanya dilihat dari kapasitas listrik yang digunakan. Virginia Utara memiliki kapasitas aktif 4,2 GW dengan tambahan 11,4 GW yang sedang dibangun.
Sementara itu, Johor, yang pada tiga tahun lalu memiliki kapasitas di bawah 10 MW, kini telah mencapai 0,34 GW yang aktif dengan tambahan 2,6 GW yang sedang dalam pembangunan.
Ancaman Krisis Air dan Listrik di Malaysia
Peran pemerintah sangat krusial dalam mengubah Johor menjadi kekuatan pusat data baru di Asia. Pemerintah telah menarik minat investor dengan mempermudah proses perizinan.
Salgame menyatakan bahwa pengajuan, pembangunan, dan operasional pusat data perusahaannya di Johor hanya memerlukan waktu sekitar 15 bulan.
Beberapa waktu lalu, Hendra Suryakusuma, Ketua Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO), menyatakan bahwa Malaysia memberikan banyak insentif kepada pelaku industri data center.
Perusahaan yang menerapkan teknologi ramah lingkungan juga mendapatkan insentif lebih besar.
“Di Indonesia, ini belum terjadi, tetapi jika pemerintah melalui RUU EBT (Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan) yang saat ini dibahas di Komisi VII DPR RI dapat memberikan insentif tambahan terkait inisiatif ramah lingkungan, itu akan sangat mendorong pertumbuhan industri data center di Indonesia yang saat ini tumbuh 20-30 persen setiap tahunnya,” kata Hendra dalam sebuah acara di CNBC Indonesia baru-baru ini.
Namun, ancaman kekurangan listrik dan air juga menjadi perhatian Malaysia. Riset dari Bank Investasi Kenanga memprediksi bahwa kebutuhan listrik dari pusat data di negara ini dapat mencapai 5 gigawatt pada tahun 2035.
Wali Kota Johor Bahru, Mohd Noorazam Osman, menegaskan bahwa pemerintah perlu menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dan kebutuhan masyarakat lokal.
Ia mengusulkan pembangunan pabrik desalinasi yang dapat mengubah air laut atau air payau menjadi air tawar, guna memastikan kebutuhan air masyarakat lokal tetap terjaga.
Hal ini menjadi sangat penting mengingat daerah Johor Bahru mulai mengalami krisis air akibat alokasi untuk pusat data.
Pejabat Komite Investasi, Perdagangan, dan Konsumen setempat juga menekankan perlunya pedoman jelas mengenai implementasi penggunaan energi hijau di pusat data di kota ini. ***
Sumber : CNBC Indonesia