Untuk Pencapaian Target 2024, Digelar Monev Stunting di Aceh Barat

Plt. Kepala BKKBN Aceh: Evaluasi pelaksanaan TPPS mengacu Pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021

Daerah, headline, News417 Dilihat

MEULABOH – Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Aceh Barat telah berlangsung dengan sukses, Jumat (28/7/2023). Acara tersebut dihadiri oleh 13 orang dari unsur TPPS Kabupaten Aceh Barat.

Tujuan dari kegiatan Monev ini adalah untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas setiap tim, sehingga dapat memastikan tercapainya target percepatan penurunan angka stunting di daerah tersebut pada tahun 2024.

Tim Monev di kabupaten Aceh Barat yang hadir diantaranya, Dr Sulasmi (dari Dinkes Aceh), Dr Rouyani (Biro Isra Setdakab Aceh), Dini Ramadini S.Sos (BKKBN Aceh) dan  Asmawati Achmad (Satgas Stunting Aceh).

Sekretaris Daerah Kabupaten  Aceh Barat, Marhaban, SE, M.Si, menyatakan kegembiraannya atas kedatangan Tim PPS Provinsi ke Aceh Barat. Bila terdapat kekurangan-kekurangan, katanya, baik dari segi peraturan dan lainnya, akan diperbaiki kedepan.

“Kami senang dengan kedatangan Tim PPS Provinsi ke Aceh Barat, selain untuk silaturahmi dan melakukan monev, mungkin banyak kurangnya dan kami akan menerima dengan lapang dada untuk perbaikan ke depan, khususnya terkait dengan pengataruaran anggaran, dan kelengkapan data yang akan lebih di ingatkan,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa pihaknya siap menerima segala masukan dan kritik dengan lapang dada, terutama terkait dengan pengaturan anggaran dan kelengkapan data yang akan menjadi fokus perbaikan ke depan.

Adapun beberapa hal yang di evaluasi meliputi beberapa hal yaitu legal aspek TPPS, struktur kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten/kota dan pertimbangan penetapan strukturnya dan apakah sudah atau belum ditetapkan Pedoman Juknis/Perbub/Perwal PPS tingkat kabupaten/kota di Aceh Barat.

Selanjutnya terkait dengan perencanaan dan penganggaraannya, kemudian pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam Rencana Kerja Daerah diAceh Barat, penganggaran PPS di kab/kota dan sumber anggaran dari mana serta siapa penanggung jawabnya.

Kemudian juga menyangkut implementasi setiap programnya serta apakah sudah ada mekanisme pemantauan dan pelaporan dan bagaimana peran para pemangku kepentingan termasuk PKK dan organisasi lainnya yang bergerak di isu penanganan stunting di kabupaten.

Selain itu, juga mendiskusikan apakah kegiatan yang dilakukan oleh TPPS Kab/Kota sudah atau belum mengakomodir capaian indikator perpres 72 tahun 2021, dan Inovasi yang sudah dibangun serta apa hambatan dan tantangannya.

Kegiatan Monev ini berlangsung di aula Sekda Kabupaten Aceh Barat dan dihadiri oleh Para kepala Dinas yang duduk sebagai Koordinator BIdang dalam TPPS dan anggota TPPS seperti bidang intervensi spesifik  sensitif melakukan inovasi AMUNISI Lengkap (Ayo Imunisasi Lengkap) atau Bidang Koordinasi dan Konvergensi melakukan inovasi CSR MAKIN MESRA serta beberapa kegiatan lainnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Perwakilan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) provinsi Aceh, Husni Thamrin, SE, MM mengatakan,  semua provinsi harus mengevaluasi pelaksanaan TPPS apakah sudah mengacu kepada peraturan presiden nomor 72 tahun 2021, “ini amanah yang kami pikul dan harus kami laksanakan,” katanya.

Stunting merupakan gagal tumbuh dikarenakan kurang gizi yang kronis itu akan mengakibatkan defisit kognitif tingkat kecerdasannya itu sangat menurun di bawah rata-rata anak normal.

Selain itu hadir juga, Kepala Dinas DP3AKB Aceh Barat, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPKD serta beberapa kabid dimasing-masing dinas.

Harapannya, dengan dilaksanakannya Monev ini, upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Aceh Barat dapat semakin terarah dan efektif, sehingga tercapainya target di tahun 2024 dapat terwujud.

Semua pihak yang terlibat dalam TPPS diharapkan dapat terus berkolaborasi untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Sehari sebelumnya kegiatan yang sama dilakukan di kabupaten Aceh Yaya, dimana menghadirkan seluruh OPD yang terlibat Pokja di Bangraja yang dilaksanakan di Aula Bapeda Kabupaten Aceh Jaya. (mel)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *